Lasarus Minta Kemenhub-PUPR-BMKG-Basarnas Tingkatkan Sinergi Lancarkan Mudik

JAKARTA - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan Komisi V meminta Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, BMKG dan BNPP/Basarnas beserta Kakorlantas Polri untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi lintas sektoral dalam persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan mudik Lebaran Tahun 2022. Secara lebih mendalam, Lasarus meminta Kemenhub memastikan kelaikoperasian sarana angkutan di semua moda dan keberlangsungan atau sustainabilitas pelayanan angkutan selama masa angkutan Lebaran 2022. 

Hal itu disampaikan Lasarus sebagaimana termaktub dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala BNPP/Basarnas Marsekal Muda TNI Henri Alfiandi dan Kakorlantas Polri Firman Santyabudi dalam rangka pembahasan mengenai kesiapan infrastruktur dan transportasi mudik Lebaran tahun 2022 yang digelar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022).

Baca juga: Soal Kritik Menag, PSI Sumbar Dukung LKAAM dan Masyarakat Minang

“Komisi V DPR RI mengingatkan Kemenhub agar meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan terhadap protokol kesehatan di simpul-simpul transportasi seperti pelabuhan, bandara, terminal dan stasiun, meningkatkan koordinasi dengan operator transportasi terkait penyelenggaraan angkutan Lebaran dan mengoptimalkan pengawasan terhadap fluktuasi harga tiket, ” sambung Lasarus.

Politisi PDI-Perjuangan itu lebih lanjut mengungkapkan Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR meningkatkan upaya preservasi jalan di ruas-ruas utama, meningkatkan kesiapan sarana dan prasarana tempat istirahat dan pelayanan (rest area) pada jalur-jalur mobilitas Lebaran dan menyiagakan peralatan untuk mengantisipasi penanganan potensi bencana. 

Baca juga: Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar Bahas Tiga Agenda

Menutup kesimpulan, lanjut Lasarus, Komisi V DPR RI meminta BMKG dan Basarnas agar meningkatkan sosialisasi informasi cuaca dan peringatan dini kepada masyarakat. “Serta memaksimalkan quick response time dalam upaya pertolongan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan mudik, ” pungkas Legislator dapil Kalimantan Barat II tersebut.